Logo Pemkot Samarinda

deskripsi gambar

Headline

Presiden “Hadiahi”Samarinda Parasamya Purnakarya

Posted by On November 11, 2017

Presiden “Hadiahi”Samarinda Parasamya Purnakarya

KOMINFO.JAKARTA--Walikota Samarinda Syaharie Jaang kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bersama tiga daerah di Indonesia, Kabupaten Bantul DIY, Pinrang Sulawesi Selatan dan Samarinda berhasil meraih penghargaan tertinggi dari Presiden RI Joko Widodo Parasamya Purnakarya Nugraha.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Syaharie Jaang dirangkai dalam upacara Hari Pahlawan di halaman kantor Kemendagri RI, Jumat (10/11) pagi tadi.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Samarinda dinilai dapat mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terbaik secara nasional. Dengan demikian, Samarinda selain satu satunya daerah yang menerima Parasamya di Kalimantan, juga yang pertama di Kalimantan.

Presiden “Hadiahi”Samarinda Parasamya Purnakarya

Diberikannya Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha atas karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri memberikan apresiasi terhadap para penerima penghargaan kali ini. “Kepala daerah seperti inilah yang patut memimpin daerah, baik di kabupaten/kota maupun propinsi,” ucap Tjahjo.

Ia menilai penerima penghargaan ini telah berhasil mengemban amanah masyarakat pemilih, konsisten menjalankan janji kampanye, dan membuktikan mampu menuntaskan pembangunan. Walaupun belum tuntas masa jabatan, tapi program pembangunan setidaknya selesai 80%.


Presiden “Hadiahi”Samarinda Parasamya Purnakarya

"Penghargaan ini juga untuk memacu kepala daerah lain agar melanjutkan program strategis nasional di daerah, menggerakkan masyarakat, mengorganisasi masyarakat untuk menuntaskan program prioritas di daerah masing-masing," tuturnya. 

Penghargaan tersebut, kata dia, bukan hanya penilaian dari Kemendagri semata, melainkan seluruh kementerian dan lembaga negara setelah melalui proses yang cukup panjang. 

"Selamat atas penghargaan yang telah didapat. Semoga ke depan dapat mempertahankan kinerja ini demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial," sambung dia. 



Saat menerima penghargaan yang diserahkan Mendagri mewakili Presiden, Walikota Samarinda sangat bahagia, karena jerih payah yang dilakukan bersama jajarannya melayani masyarakat, mendapat apresiasi dari pemerintah berupa penghargaan tertinggi.

Keberhasilan memperoleh penghargaan tertinggi di bidang pelayanan dasar dan non dasar, menjadi momentum untuk terus membangun daerah ini.

Meski telah mampu memperoleh penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat, bukan berarti tidak ada yang dibenahi.

Menurut Jaang akan ada evaluasi lagi terhadap bidang-bidang yang dinilai masih belum optimal. 


Presiden “Hadiahi”Samarinda Parasamya Purnakarya

Penyerahan penghargaan ini seyogyanya akan diserahkan langsung Presiden, namun karena banyaknya kesibukan, penyerahan dilakukan oleh Mendagri.

Dalam penyerahan itu, Jaang didampingi Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin, Asisten I Hermanto, Kabag Pemerintahan Eko Suprayetno, Kabag Hukum Masril dan Kabag Humas dan Protokol Syahruddin SY.(kmf2)

Revisi Renstra BPKAD Kota Samarinda

Posted by On September 13, 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah suatu wilayah tertentu, dipergunakan sebagai acuan untuk merancang Rencana Strategis Instansi Pemerintah dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, RencanaStrategisInstansi atau SKPD harus bersinergis dengan visi, misi daerah dan visi, misi kepala daerah yang sedang menjabat pada wilayah tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sejalan, searah dan selaras serta saling berkesinambungan.

Visi “Terwujudnya Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk dan dituangkan dalam Perda Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011,tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda dan Perda Kota Samarinda Nomor10 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Dalam Perda tersebut pada intinya adalah memecah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi 2 (dua) SKPD, yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Maksud dari pemecahan SKPD tersebut adalah untuk efisiensi dan efektifitas birokrasi pelayanan publik dan kemudahan penanganan Keuangan dan Aset daerah Kota Samarinda, serta dalam pengertiannya, bahwa semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban perlu dikelola secara tertib, taat pada peratuan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan pemerintah kota Samarinda., serta tetap memperhatikan kebijakan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh presiden (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c). Untuk mensinergiskan dengan konsep dan tujuan SKPD, Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016 – 2021 dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kinerja SKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.

selengkapnya klik disini


Download File
 Revisi Renstra BPKAD

Indikator Kinerja Utama

Posted by On September 13, 2017

Berikut adalah Skema target yang ingin dicapai yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah th 2017

tampilan dalam format jpg, silahkan klik pada gambar dibawah ini untuk melihat lebih jelas

Target Yang ingin dicapai


Download File :
 Download File IKU 2017


dan dibawah ini adalah skema penjelasan dari Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda th 2017

Penjelasan Indikator Kinerja Utama 2017


Download File
 Penjelasan IKU 2017

Kejari Samarinda Kembalikan Sertifikat Tanah yang Disita

Posted by On September 04, 2017


Samarinda- Kejaksaan Negeri Samarinda akhirnya menyerahkan 253 surat sertifikat rumah pegawai Korpri Kota Samarinda seluas 30 hektare di Sambutan, Samarinda. Sertifikat atau surat kepemilikan tanah yang disita penyidik Kejari Samarinda dijadikan alat bukti perkara dugan korupsi pengadaan Kavling Tanah Matang tahap IV Perumahan Korpri Samarinda.

"Penyerahan surat tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Surat tanah itu dari pengembang David Effendi (kontraktor PT Davindo Jaya Mandiri), yang melaksanakan antara lain putusan Mahkamah Agung pada 15 April 2015," kata Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Retno Harjantari, usai menyerahkan langsung ke Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin di Aula Kejari Samarinda, Jalan M Yamin, Rabu (30/8). 




Perintah eksekusi penahanan putusan Mahkamah Agung antara lain mantan Sekretaris Kota Samarinda, Fadli Ila dan David Effendi. "Tapi David Effendi ditunda, karena masih sakit," ujar Retno yang didampingi Kasi Pidsus Kejari Samarinda, Darwis Burhansyah.
Putusan itu juga menyebutkan, bahwa dari kedua terpidana itu diperintahkan untuk mengembalikan barang bukti (surat sertifikat) dan masih ada eksekusi yang belum dilaksanakan.

"Yaitu uang pengganti yang belum dilaksanakan terhadap putusan itu," jelasnya.
Sedangkan barang bukti yang telah dikembalikan ke Pemkot Samarinda, kata dia, menjadi aset milik Pemkot Samarinda. "Luas aset lahan di perumahan Korpri itu sejumlah 30 hektar. Aset itu digunakan untuk kegiatan pengadaan Kavling Tanah Matang untuk pembangunan perumahan PNS Samarinda," paparnya. 




Perkara Kaving Tanah Matang Tahap IV Pembangunan Perumahan Korpri Samarinda diusut saat Kejari Samarinda dipimpin Sugeng Purnomo. Kejari Samarinda saat itu menetapkan tiga tersangka yakni (Sekda) Fadli Ila, (Sekretaris Korpri Samarinda/almarhum) Yusridiansyah dan David Effendi sebagai kontraktor. Keduanya sudah diputus kasasinya di Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap. Putusan kasasi terdakwa Fadli Ila nomor 2088 K/Pid.Sus/2014 tanggal 9 September 2015, ?menyatakan menolak permohonan kasasi. "Sekarang yang bersangkutan sedang menjalani hukuman setelah kita menjalani eksekusi atas perintah Mahkamah Agung?," kata Kasi Pidsus Kejari Samarinda, Darwis Burhansyah.

Meski perkara ini sudah selesai proses hukumnya, lanjut dia, tinggal melaksanakan perintah putusan Mahkamah Agung yang belum dipenuhi antara lain uang pengganti dan denda. "Masih ada perintah putusan MA yang sedang kita siapkan. Tunggu saja waktunya,"tambah Darwis. (bud)


Source : tribun kaltim

Berakhirnya Masa KKN Unmul Kota Samarinda di BPKAD Kota Samarinda Th 2017

Posted by On Agustus 31, 2017

KKN Unmul Kota Samarinda

Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Mulawarman melaksanakan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kantor BPKAD Kota Samarinda. Pelaksanaan KKN Tahun ini dimulai sejak 01 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017

Mereka terbagi menjadi dua kelompok, dan masing-masing kelompok ada ketuanya, dari sekian jumlah mereka, dibagi menjadi beberapa orang untuk ditempatkan disemua bidang dan sub bagian. 


KKN Unmul Kota Samarinda

Adapun tugas dan kegiatan mereka selama melaksanakan KKN di kantor BPKAD Kota Samarinda, adalah mengerjakan segala tugas dan pertintah para pejabat dimana mereka ditempatkan, juga untuk membantu segala aktifitas pekerjaan ASN BPKAD Kota Samarinda, dan ini sebagai bentuk pendidikan dalam hal untuk memiliki rasa bertanggung jawab dengan tugas yang mereka terima yang akan menjadi pengalaman mereka untuk berkarier suatu saat nanti.


KKN Unmul Kota Samarinda





wait for update