Logo Pemkot Samarinda

deskripsi gambar

Headline

LAKIN 2018

Posted by On Juni 17, 2019

Tahun 2018 telah dilewati dan belum ada perbaikan kondisi riil perekonomian daerah di Indonesia. Namun antisipasi dan kesiapan mental dari masyarakat sudah tampak signifikan meningkat, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya “Revolusi Mental” yang dilaksanakan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah melalui peraturan perundangan pemerintah pusat yang mengatur daerah dari berbagai sektor sudah tampak hasilnya. Awal Tahun 2018, di Samarinda juga tampak terlihat sebagai kota yang kondusif dalam pembangunan, masyarakat dan pemerintah kotanya.


selengkapnya tentang LAKIN 2018 ini dapat anda download disini atau lihat disini

Mendagri Keluarkan Radiogram Dorong Daerah Cairkan THR dan Gaji ke 13 Tepat Waktu

Posted by On Mei 16, 2019



Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Radiogram Nomor 188.3/3890/SJ untuk seluruh Gubernur seluruh Indonesia dan Radiogram untuk Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan Nomor  188.31/3889/SJ yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2019 untuk membayarkan THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepat waktu sesuai ketentuan.
Sehubungan dengan ditetapkannya dengan PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016  tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, dan penerima pensiun  atau tunjangan, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya  kepada PNS, anggota kepolisian RI, prajurit TNI,  pejabat negara dan penerima tunjangan, pada tanggal 14 Mei 2019, kepala daerah diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama,  mengambil langkah strategis untuk segera melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 serta THR kepada PNS di daerah, KDH/wakil KDH, dan pimpinan/Anggota DPRD yang besarannya dihitung meliputi unsur gaji pokok/uang reprensentasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
Gaji dan tunjangan ke-13 sebagaimana yang di maksud dibayarkan pada bulan Juni 2019 sedangkan pembayaran THR dibayarkan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.
Kedua, bagi daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan pendanaan gaji dan tunjangan ke-13 serta THR sebagaimana yang dimaksud dalam APBD tahun Anggaran 2019 agar menyediakan anggaran yang dimaksud dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Ketiga, penyediaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan melalui pergeseran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program dan kegiatan, dan atau menggunakan kas yang tersedia.
Keempat, teknis pemberian dan tunjangan ke-13 serta THR diatur dengan Perkada.
Source : kemendagri.go.id

Pemerintah Daerah Diminta Siapkan Anggaran THR di APBD

Posted by On Mei 16, 2019


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta setiap daerah menganggarkan dana APBD untuk pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin arahan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018, mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

"Di dalam peraturan itu sudah ditegaskan bahwa, diminta ke Pemda untuk menyediakan anggaran gaji ke-13 dan THR. Artinya dengan pengaturan itu kita harapkan daerah sudah semua anggarkan dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 dan THR," ujar Syarifuddin di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/5/2019). 

Sementara, bagi daerah yang belum atau telah menganggarkan namun kebutuhan dananya tak mencukupi, maka dapat melakukan perubahan APBD saat itu juga. 

Sebab, kata dia, pencairan THR dan gaji ke-13 menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. 

"Mengantisipasi atau dalam hal daerah, seandainya belum menganggarkan, atau telah anggarkan tapi tidak cukup untuk bayar gaji dan THR ini, maka Pemda sesuai dengan perundang-undangan, karena ini sifatnya kebutuhan mendesak maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD, tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019," jelasnya. 

Dengan begitu, tambah Syarifuddin, pencairan THR dan gaji ke-13 tak akan terhambat serta dapat tepat waktu. 

"Oleh harapan pemerintah bahwa dengan keluarnya PP 35 dan 36 2019 ini, tidak ada daerah yang merasa kesulitan lagi dalam penyediaan anggarannya," tuturnya. (fdl/ara) 

source : kemendagri.go.id

Beredarnya penipuan Phising Email di DJP Online

Posted by On Oktober 04, 2018

Penipuan Via Email

Sehubungan dengan beredarnya surat elektronik (e-mail) yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta penerima e-mail untuk melakukan verifikasi melalui tautan (link) yang disediakan dalam e-mail tersebut, dengan ini Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. E-mail tersebut tidak berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, dan informasi bahwa telah terjadi gangguan pada sistem Direktorat Jenderal Pajak yang disampaikan dalam e-mail tersebut adalah tidak benar.
2. Sistem informasi teknologi dan basis data Direktorat Jenderal Pajak tidak mengalami gangguan dan tidak terjadi kehilangan data Wajib Pajak.
3. Penerima e-mail diimbau untuk tidak mengklik tautan yang tertera pada e-mail tersebut dan tidak memasukkan data penting Wajib Pajak termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak, Electronic Filing Identification Number (EFIN), serta password akun DJP Online pada situs selain situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
4. Direktorat Jenderal Pajak sedang menyelidiki penyebaran e-mail tersebut yang terindikasi merupakan upaya phishing. Phishing adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak dan meminta informasi penting yang berpotensi untuk disalahdigunakan.
5. Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat/Wajib Pajak untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas dalam jaringan (online) termasuk dalam melakukan aktivitas keuangan dan perpajakan. Hindari mengklik link yang berasal dari sumber yang tidak jelas, dan selalu pastikan alamat pada browser merupakan alamat yang benar. Alamat DJP Online yang harus tertera pada browser atau link adalah https://djponline.pajak.go.id
Apabila masyarakat/Wajib Pajak menemukan hal-hal yang mencurigakan atau memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.
Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Kp.:PJ.093/PJ.0932/2018
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2018
Direktur,

ttd
Hestu Yoga Saksama
NIP 19690526 199311 1 001

Perayaan HUT RI ke-73

Posted by On September 04, 2018

Dalam perayaan HUT RI ke 73 tahun ini, BPKAD Kota Samarinda turut serta merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke - 73 dengan mengikuti berbagai agenda kegiatan yaitu Apel Pagi 17 Agustus Bersama di Gor Madya Sempaja, Pawai Pembangunan, dan Acara Merias Bibir pecahkan rekor muri di Bigmall Kota Samarinda

Dibawah ini adalah hasil beberapa dokumentasi yang bisa tampilkan disini, silahkan klik pada gambar untuk melihat lebih besar.
Apel Pagi Bersama 

Apel Pagi Bersama Apel Pagi Bersama

Apel Pagi Bersama Apel Pagi Bersama

Pawai 2018 Pawai 2018


Pawai 2018 Pawai 2018

Pawai 2018 Pawai 2018

Pawai 2018 Pawai 2018

Juara Harapan 3 Pawai 2018

Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri  Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri

Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri

Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri

Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri Merias Bibir Pecahkan Rekor Muri

Perjanjian Kinerja tahun 2017

Posted by On Juni 25, 2018

Perjanjian Kinerja tahun 2017

Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan seluruh Kepala OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan sebagai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD, agar kepala OPD dapat menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya secara maksimal dan Perjanjian tersebut merupakan komitmen yang harus dipenuhi para pejabat setelah menerima jabatan dari Walikota dan Wakil Walikota yang wajib ditanda-tangani setiap tahun.

Selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja unsur pejabat BPKAD Kota Samarinda, dapat anda lihat dan diunduh dalam bentuk format PDF, silahkan klik tombol dibawah ini untuk membaca dan mengunduh filenya.

 Selengkapnya Disini