• Oleh: Noviyanto Rahmadi
  • Terakhir diperbarui: 8 bulan yang lalu



Tugas pokok Badan Pengleolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu dan mendukung kelancaran tugas Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang administrasi keuangan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerahyang mencakup penyusunan Perencanaan APBD dan Perubahan APBD, Perbendaharaan, investasi dan pinjaman, akuntansi, peralatan dan perlengkapan, asset daerah serta laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai system akuntansikeuangan daerah didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan BPKAD yang searah dengan kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokonya, BPKAD mempunyai fungsi :

 

Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah khususnya pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam pembinaan, pengembangan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penanganan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, perendaharaan, investasi dan pinjaman daerah, akuntansi, peralatan dan perlengkapan serta asset daerah sesuai norma, standar, prosedur, criteria dan system akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan kebijakan umum daerah dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kebijakan teknis dibidang administrasi keuangan daerah khususnya dalam penanganan pengelolaam keuangan dan aset daerah dengan pelaksanaan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaktualisasian kebijakan program kedinasan aik dengan unsure lingkup BPKAD maupun unsur SKPD sesuai norma, standar, prosedur, criteria dan ketentuan yang berlaku
  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kedinasan dalam peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah, pelaksanaan penyusunan raperda tentang pokok-pokok keuangan daerah, standar satuan harga, dan analisis standar belanja daerah, perencanaan anggaran, penanganan urusan pemerintahan, rancangan APBD dan perubahan APBD sesuai norma, standar, prosedur, criteria dan ketentuan yang berlaku.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kedinasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan peralatan dan perlengkapaninventarisasai dan aset daerahbaik oleh unsur lingkup BPKAD dan SKPD maupun pihak lain sebagai investasi dan pemanfaatan inventarisasi daerah sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  4. Pelaksanaan penatausahaan akuntansi keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawabanpelaksanaan APBD dengan penetapan kebijakan tentang system dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerahdan aset daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  5. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengeloaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan APBD, pendanaan, urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawaban bersama sesuai norma, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  6. Pelaksanaan pegnkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan fungsi bendaharawan umum daerah(BUD) den penetapan secara berkala kepada pimpinan atas kegiatan program strategis dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh kepala daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggungjawab kewenangannya.