Logo Pemkot Samarinda

deskripsi gambar

Headline

Kejari Samarinda Kembalikan Sertifikat Tanah yang Disita

Posted by On September 04, 2017


Samarinda- Kejaksaan Negeri Samarinda akhirnya menyerahkan 253 surat sertifikat rumah pegawai Korpri Kota Samarinda seluas 30 hektare di Sambutan, Samarinda. Sertifikat atau surat kepemilikan tanah yang disita penyidik Kejari Samarinda dijadikan alat bukti perkara dugan korupsi pengadaan Kavling Tanah Matang tahap IV Perumahan Korpri Samarinda.

"Penyerahan surat tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Surat tanah itu dari pengembang David Effendi (kontraktor PT Davindo Jaya Mandiri), yang melaksanakan antara lain putusan Mahkamah Agung pada 15 April 2015," kata Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Retno Harjantari, usai menyerahkan langsung ke Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin di Aula Kejari Samarinda, Jalan M Yamin, Rabu (30/8). 




Perintah eksekusi penahanan putusan Mahkamah Agung antara lain mantan Sekretaris Kota Samarinda, Fadli Ila dan David Effendi. "Tapi David Effendi ditunda, karena masih sakit," ujar Retno yang didampingi Kasi Pidsus Kejari Samarinda, Darwis Burhansyah.
Putusan itu juga menyebutkan, bahwa dari kedua terpidana itu diperintahkan untuk mengembalikan barang bukti (surat sertifikat) dan masih ada eksekusi yang belum dilaksanakan.

"Yaitu uang pengganti yang belum dilaksanakan terhadap putusan itu," jelasnya.
Sedangkan barang bukti yang telah dikembalikan ke Pemkot Samarinda, kata dia, menjadi aset milik Pemkot Samarinda. "Luas aset lahan di perumahan Korpri itu sejumlah 30 hektar. Aset itu digunakan untuk kegiatan pengadaan Kavling Tanah Matang untuk pembangunan perumahan PNS Samarinda," paparnya. 




Perkara Kaving Tanah Matang Tahap IV Pembangunan Perumahan Korpri Samarinda diusut saat Kejari Samarinda dipimpin Sugeng Purnomo. Kejari Samarinda saat itu menetapkan tiga tersangka yakni (Sekda) Fadli Ila, (Sekretaris Korpri Samarinda/almarhum) Yusridiansyah dan David Effendi sebagai kontraktor. Keduanya sudah diputus kasasinya di Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap. Putusan kasasi terdakwa Fadli Ila nomor 2088 K/Pid.Sus/2014 tanggal 9 September 2015, ?menyatakan menolak permohonan kasasi. "Sekarang yang bersangkutan sedang menjalani hukuman setelah kita menjalani eksekusi atas perintah Mahkamah Agung?," kata Kasi Pidsus Kejari Samarinda, Darwis Burhansyah.

Meski perkara ini sudah selesai proses hukumnya, lanjut dia, tinggal melaksanakan perintah putusan Mahkamah Agung yang belum dipenuhi antara lain uang pengganti dan denda. "Masih ada perintah putusan MA yang sedang kita siapkan. Tunggu saja waktunya,"tambah Darwis. (bud)


Source : tribun kaltim

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »