Logo Pemkot Samarinda

deskripsi gambar

Headline

Revisi Renstra BPKAD Kota Samarinda

Posted by On September 13, 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah suatu wilayah tertentu, dipergunakan sebagai acuan untuk merancang Rencana Strategis Instansi Pemerintah dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, RencanaStrategisInstansi atau SKPD harus bersinergis dengan visi, misi daerah dan visi, misi kepala daerah yang sedang menjabat pada wilayah tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sejalan, searah dan selaras serta saling berkesinambungan.

Visi “Terwujudnya Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk dan dituangkan dalam Perda Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011,tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda dan Perda Kota Samarinda Nomor10 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Dalam Perda tersebut pada intinya adalah memecah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi 2 (dua) SKPD, yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Maksud dari pemecahan SKPD tersebut adalah untuk efisiensi dan efektifitas birokrasi pelayanan publik dan kemudahan penanganan Keuangan dan Aset daerah Kota Samarinda, serta dalam pengertiannya, bahwa semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban perlu dikelola secara tertib, taat pada peratuan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan pemerintah kota Samarinda., serta tetap memperhatikan kebijakan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh presiden (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c). Untuk mensinergiskan dengan konsep dan tujuan SKPD, Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016 – 2021 dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kinerja SKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.

selengkapnya klik disini


Download File
 Revisi Renstra BPKAD

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »